ICDC 2026 Perkuat Peran Komunikasi Pembangunan dalam Menjawab Era Disrupsi

Forum Indonesia–Filipina mempertemukan 50 institusi untuk merumuskan pembangunan yang lebih partisipatif, adil, dan responsif terhadap perubahan teknologi

BOGOR — International Conference on Development Communication (ICDC) 2026 menegaskan bahwa komunikasi pembangunan tidak cukup berhenti pada penyampaian informasi. Masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyuarakan pengalaman, mempertemukan pengetahuan, dan ikut menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Pesan tersebut mengemuka pada hari pertama ICDC 2026, Selasa (8/9), yang berlangsung secara hibrida di Auditorium Andi Hakim Nasution, IPB University, Dramaga, Bogor. Konferensi menghadirkan 15 pembicara pleno dan sedikitnya 100 makalah dari peneliti serta praktisi yang mewakili 50 perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, dan lembaga pemerintah dari berbagai negara.
ICDC 2026 diselenggarakan oleh Federasi Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI) dan Association of Development Communication Educators and Practitioners (ADCEP) Philippines, berkolaborasi dengan IPB University dan Universitas Pakuan. Forum bertema “Development Communication: Bridging Knowledge and Practice for Sustainable and Inclusive Well-Being in Disruptive Era” ini mempertemukan akademisi, praktisi, pemerintah, masyarakat sipil, dan mahasiswa.
Saat menyambut peserta, Dewan Pakar FORKAPI sekaligus akademisi komunikasi pembangunan IPB University, Dr. Djuara P. Lubis, menekankan bahwa tantangan pembangunan bukan hanya menghadirkan pengetahuan, tetapi memastikan beragam pengetahuan dapat berdialog.
“Tantangannya bukan sekadar mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, melainkan menciptakan proses agar berbagai bentuk pengetahuan dapat bertemu, berkomunikasi, bernegosiasi, dan menghasilkan pengetahuan baru secara bersama,” ujar Dr. Djuara.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi belum otomatis menghasilkan pembangunan yang lebih adil. Ketimpangan, eksklusi, kerusakan lingkungan, misinformasi, dan marjinalisasi menunjukkan bahwa pembangunan juga berkaitan dengan kuasa, partisipasi, serta pengakuan terhadap beragam sumber pengetahuan.
Rangkaian hari pertama dibuka oleh Rektor IPB University, Prof. Dr. Alim Setiawan Slamet, S.T.P., M.Si. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, kemudian menyampaikan pidato kunci mengenai pentingnya menjembatani pengetahuan dan praktik untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pelaksanaan konferensi turut terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengganggu penerbangan menuju Jakarta. Menurut panitia, sekitar 100 peserta tidak dapat hadir langsung. Penyelenggara kemudian memperluas akses daring sehingga mereka tetap dapat mengikuti konferensi. Bagi Dr. Djuara, kehadiran langsung maupun virtual sama berharganya dalam menjaga pertukaran pengetahuan dan dialog.
Tiga panel pleno menghubungkan gagasan besar tersebut dengan persoalan konkret: komunikasi pertanian dan kesehatan, adaptasi perubahan iklim, pemberdayaan perempuan, kecerdasan artifisial, masa depan media publik, serta perkembangan keilmuan komunikasi pembangunan di Indonesia dan Filipina.
Dari sektor pertanian, Dr. Marita A. Carlos dari Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development (PCAARRD) memperlihatkan bagaimana pandemi mengubah cara lembaga riset menjangkau publik. Pengembangan platform berbagi pengetahuan dan kampanye komunikasi sains ikut meningkatkan pemanfaatan perpustakaan digital PCAARRD, dari 3.618 pengguna dan 7.597 unduhan pada 2020 menjadi 21.384 pengguna dan 48.655 unduhan pada 2025.
Namun, ketersediaan informasi saja tidak selalu cukup. Said Abdullah, M.Si. dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menunjukkan bahwa adaptasi petani terhadap perubahan iklim juga ditentukan oleh tersedianya ruang bagi petani untuk mendefinisikan masalah dan memilih tindakan. Riset aksi bersama 15 petani di Darim, Indramayu, melahirkan sekolah lapang pertanian ramah iklim, warung informasi iklim, penguatan kepercayaan diri petani, dan keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan komunitas.
Prinsip serupa muncul dalam pembahasan pemberdayaan ekonomi. Aria Widyanto, M.Sc. menekankan bahwa akses permodalan bukan tujuan akhir bagi UMKM perempuan. Pertumbuhan usaha perlu disertai proses mendengarkan pengalaman pelaku usaha, memvalidasi kebutuhan, serta merancang dan menguji solusi bersama mereka. Pendekatan tersebut membangun kepercayaan dan membuat dukungan lebih sesuai dengan konteks kehidupan pelaku usaha.
Prof. Sarah Cardey dari University of Reading memperluas pembahasan dengan menempatkan keadilan dan ketahanan sebagai prinsip komunikasi untuk pembangunan. Ia mengingatkan bahwa teknologi dan inovasi tidak selalu netral gender serta dapat memberi manfaat yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Strategi komunikasi karena itu perlu memahami teknologi dalam konteks sosial, mengakui pengetahuan lokal, melibatkan tokoh yang dipercaya, dan memperkuat jaringan komunitas. Adopsi inovasi lebih tepat dipahami sebagai proses adaptasi, bukan persuasi semata.
Tantangan teknologi juga menjadi perhatian dalam pembahasan media publik. Direktur Teknik LPP TVRI Bernardus Satriyo Dharmanto, M.Sc. menyampaikan bahwa masa depan media tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga akses, kepercayaan, dan daya bertindak masyarakat. Pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pemotongan video, transkripsi, dan penandaan konten harus tetap berada di bawah peninjauan dan pertanggungjawaban editorial manusia.
Ia turut menyoroti risiko eksklusi algoritmik, manipulasi sintetis, ketergantungan pada platform komersial, serta kesenjangan antara riset dan praktik. Karena itu, inovasi media perlu diarahkan oleh kepentingan publik dan diukur dari dampaknya terhadap kepercayaan, inklusi, dan perubahan nyata.
Panel terakhir menempatkan perubahan praktik tersebut dalam perkembangan keilmuan. Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, M.S. dan Dr. Dwi Retno Hapsari, M.Si. menunjukkan bahwa transformasi kurikulum Komunikasi Pembangunan IPB University dari K2020 menuju K2025 memperkuat teori, metodologi lanjut, komunikasi digital, jejaring, dan partisipasi. Kajian terhadap 110 disertasi memperlihatkan pergeseran dari pendekatan berbasis sektor menuju persoalan kompleks yang melibatkan pengetahuan, kepentingan, teknologi, kuasa, risiko, dan tindakan kolektif.
Dari Filipina, Dr. Edmund G. Centeno dari University of the Philippines Los Baños menjelaskan perluasan kajian komunikasi pembangunan dari akar komunikasi pertanian dan transfer teknologi menuju kecerdasan artifisial, perubahan iklim dan kebencanaan, ketimpangan digital, pengetahuan lokal, serta tata kelola demokratis. Bersama pembahasan Prof. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.Comm. mengenai perubahan paradigma ilmu komunikasi, panel ini menegaskan perlunya pendidikan dan riset yang tetap berpijak pada masyarakat sekaligus tanggap terhadap perubahan teknologi.
Benang merah seluruh pembahasan dirangkum Dr. Djuara dalam ajakan untuk mengubah cara pembangunan dijalankan. “Mari bergerak dari transmisi menuju dialog, dari persuasi menuju partisipasi, dari transfer pengetahuan menuju penciptaan pengetahuan bersama, dan dari pembangunan untuk masyarakat menuju pembangunan bersama masyarakat,” tuturnya.
Rangkaian ICDC 2026 diselenggarakan pada 8–9 September 2026. Forum ini diharapkan membuka kolaborasi riset, publikasi, pertukaran akademik, dan pengembangan kapasitas yang memperkuat kontribusi komunikasi pembangunan bagi masyarakat Asia Tenggara dan Global South.