Paradigma Sosial Ekonomi Pertanian Islam Diuji Kritis di Sosiologi Pedesaan IPB: Solusi Krisis atau “Jebakan” Baru?

BOGOR – Krisis pertanian adalah krisis multidimensi: dari kelaparan, ketimpangan lahan, hingga kerusakan ekologi. Apakah akar masalahnya sekadar teknis, atau jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita berpikir tentang pertanian?

Pertanyaan fundamental inilah yang menjadi inti diskusi dalam Family Gathering pada 21 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh Program Studi Sosiologi Pedesaan (SPD), Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) FEMA, Institut Pertanian Bogor. Dalam suasana kebersamaan di Kampus IPB Dramaga, acara bertema “Merajut Kebersamaan, Mengasah Pengetahuan” ini menjadi forum akademis untuk membedah buku “Sosial Ekonomi Pertanian Islam” karya Dr. Ir. Syahyuti, M.Si., seorang peneliti dari BRIN.

Dekolonisasi Pengetahuan: Dari Homo Economicus ke ‘Islamic Man’

Dr. Syahyuti, sang penulis buku, memaparkan tesis utamanya: krisis pertanian global bukanlah kegagalan teknis, melainkan kegagalan konseptual. Menurutnya, paradigma “Ekonomi Pertanian” dan “Agribisnis” yang diimpor dari Barat telah gagal. Sebagai solusinya, ia menawarkan “Sosial Ekonomi Pertanian Islam” (SEP Islam). Ini adalah tawaran paradigma holistik yang berlandaskan Tauhid, menggantikan model homo economicus (manusia ekonomi) dengan ‘Islamic Man’ (manusia moral-spiritual) yang tindakannya dipandu oleh iman dan pertanggungjawaban akhirat.

Ia menyatakan gagasannya ini adalah wujud upaya dekolonisasi pengetahuan. Tujuannya adalah berhenti menjadi akademisi “copy-paste” ilmu Barat dan mulai menjadi “produsen ilmu sendiri”, seraya mengindahkan prinsip etis dan nilai spiritual yang dijunjung tinggi masyarakat di Dunia Timur.

Catatan Kritis: Tiga “Jebakan” dalam Wacana Baru

Diskusi yang dipandu oleh moderator Donny B. Utoyo, M.Si. ini diisi dengan respons kritis-apresiatif dari dua pembedah ahli yang menyoroti tiga tantangan fundamental atau “jebakan” yang perlu diwaspadai dari wacana SEP Islam.

1. Jebakan Hegemoni: Petani sebagai Objek (Lagi)?

Pembedah pertama, David Ardhian dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), mengungkap bahaya “jebakan hegemoni”. David melacak “genealogi kekalahan petani”, di mana petani selalu menjadi objek—baik di bawah sistem feodalisme, kolonialisme, hingga pembangunan.

Ia khawatir wacana SEP Islam bisa menjadi “lapisan kuasa baru” bagi sistem yang menindas petani. David memberi contoh tajam: “Bila terjadi gagal panen [karena masalah struktural], petani disalahkan karena ‘kurang tawakal’. Bila menolak proyek pemerintah, dituduh ‘menentang maslahat umat’,” ujarnya. David menambahkan, “Jangan sampai SEP Islam menjadi moralitas yang menggantikan logika kekuasaan, tapi fungsinya sama: menundukkan petani.”

Namun, David juga mengusulkan jalan keluar melalui “dialog transdisiplin”. Alih-alih memaksakan Islamisasi ilmu, ia mengajak untuk belajar dari kearifan lokal, seperti ekoteologi Sunan Kalijaga dalam tembang Ilir-Ilir, di mana iman dan ekologi tumbuh menyatu dari tanah.

2. Jebakan Epistemologis: “Teologi” atau “Sains”?

Pembedah kedua, Mohamad Shohibuddin dari Fakultas Ekologi Manusia IPB & Sajogyo Institute, memberikan apresiasi atas “jihad intelektual” penulis buku. Namun, penulis buku “Wakaf Agraria” dan “Fikih Agraria” ini mengajukan pertanyaan epistemologis yang mendasar: Apakah SEP Islam ini dalam ranah “teologi” atau “sains”?

Ia menekankan pentingnya membedakan mana ranah acuan etis-teologis yang bersifat universal, dengan wilayah bangunan keilmuan yang harus kontekstual dan bisa difalsifikasi (diuji kesalahannya).

Shohibuddin juga mewanti-wanti jangan sampai pengembangan SEP Islam sekadar “menempelkan label” Islam pada konsep yang sudah ada. Ia mempertanyakan di mana “dialog yang genuine” dengan tradisi keilmuan kritis dan transformatif, baik dari pemikiran Barat maupun terutama dari tradisi keilmuan pribumi. Menurutnya, tantangan SEP Islam adalah bagaimana membangun keilmuan ini di atas pemahaman yang utuh atas “partikularitas sejarah” dan “keragaman ekosistem” sebagai konteks konkret pembumian nilai-nilai universal tersebut.

3. Jebakan Struktural: “Kapitalisme Etis”?

Lebih lanjut, Shohibuddin menyoroti “jebakan struktural” yang harus dikritisi, yaitu risiko SEP Islam ternyata tidak bisa keluar dari “bayang-bayang kapitalisme”.

Sebagai ilustrasi, ia menunjukkan paradoks: Konsep-konsep SEP Islam yang “kompatibel dengan pasar” (seperti keuangan syariah, sertifikasi halal) berkembang pesat. Sementara itu, konsep yang “transformatif terhadap pasar” (seperti reforma agraria berbasis wakaf) justru tetap marjinal. Jika demikian, ia mempertanyakan apakah gagasan ini benar-benar transformatif atau hanya menjadi “selubung bagi ‘kapitalisme etis'” yang tidak mengatasi masalah struktural dari model bisnis kapitalis itu sendiri.

Penutup: Petani sebagai Subjek Pengetahuan

Acara Family Gathering yang dihadiri para mahasiswa dan dosen ini berhasil menunjukkan peran sentral Sosiologi Pedesaan IPB sebagai rahim pemikiran kritis agraria.

Diskusi ini ditutup dengan kesadaran baru: pencarian solusi krisis pertanian, termasuk yang bernuansa religius, harus diapresiasi secara kritis dan objektif. Yang terpenting, setiap solusi harus dimulai dengan memposisikan petani sebagai subjek pengetahuan yang berhak merumuskan masa depannya sendiri, bukan sekadar objek kebijakan, apa pun paradigmanya.