Revisi Sistem Penyuluhan Pertanian, DPD RI Jaring Aspirasi ke UNS

Seminar revisi sistem penyuluhan pertanian dilakukan secara daring pada Selasa, 4 Mei 2021, dan dihadiri oleh Prof Sumardjo selaku Guru Besar Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional sejak 2005 hingga sekarang, Ir. Mulyono Machmur, MS, Ketua Dewan Pembina Perhiptani dan Waketum HKTI Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dr. Sapja selaku Kepala Prodi S3 Penyuluhan Pembangunan UNS dan  Dr. Eny Lestari selaku  dosen di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UNS.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjaring aspirasi revisi Undang-Undang Penyuluhan ke UNS untuk digunakan sebagai masukan dalam menyusun sistem pertanian Indonesia. Prof Sumadjo secara daring menyampaikan permasalahan penyuluhan di Indonesia yakni ada pada ketenagaan berupa kelemahan kualitas dan kuantitas kelembagaan yaitu lemahnya legitimasi dan komitmen pemimpin daerah, serta konsisten dengan perundangan soal wurusan wajib versus urusan pilihan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu adanya peran kepemimpinan formal pemahaman konsep dasar penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta perlunya tenaga administrasi di BPP/BPK. Selain itu, perlunya penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian dengan melakukan peningkatan koordinasi antarsubsektor dari tingkat pusat sampai daerah serta peningkatan profesionalisme penyuluh.