Sertifikasi kelapa sawit sudah menjadi tuntutan banyak pihak: pembeli, konsumen akhir hingga investor. 

Meskipun sertifikasi ini memiliki banyak keuntungan dan sebagian skim, seperti Indonesia Sustainable Palm

Oil (ISPO) adalah keharusan, namun adopsi di kalangan petani masih rendah.  Sementara itu, Pepres 44/2020 

mengamanatkan pada 2025 seluruh kebun sawit di Indonesia harus bersertifikat ISPO.  Petani masih menemui

kendala dalam memenuhi persyaratan dokumen, penerapan GAP, penentuan dosis pemupukan, panen dan

transportasi, serta manajemen penggunaan, penyimpanan dan pembuangan limbah pestisida.  Penyelesaian

terhadap masalah ini memerlukan intervensi pihak ketiga, yakni pemerintah, perusahaan atau Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM).